Select Menu

Slider

Bupati Hulu Sungai Selatan

Pemerintahan

Pendidikan

Car Free Sunday HSS,

BUPATI

Jumat (20/2) bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Bupati HSS Drs.H.Achmad Fikry,M.AP menyampaikan penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang tata cara pemilihan Kepala Desa pada rapat paripurna DPRD Kabupaten HSS. Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten HSS Syamsuri Arsyad. Turut hadir Wakil Ketua DPRD I dan II beserta anggota, Sekretaris Daerah Drs.H.M.Ideham,M.AP, para Asisten dan para Kepala SKPD.
Pada kesempatan itu, Bupati menyatakan bahwa Raperda ini disampaikan pada dasarnya untuk melaksanakan kebijakan nasional sebagaimana diamanatkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak serta mendapatkan pembiayaan dari APBD Kabupaten. Kemudian ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa. Dimana Raperda ini nantinya sebagai landasan yuridis bagi Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten, panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa serta pihak terkait dalam melaksanakan salah satu aspek tata kelola Pemerintahan Desa yaitu pemilihan Kepala Desa.
Ia menjelaskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten HSS nomor 5 tahun 2007 tentang tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa sudah tidak sesuai lagi dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 karena belum ada yang mengatur pemilihan Kepala Desa yang dilakukan secara serentak. Adapun hal yang baru diatur antara lain menyangkut pembiayaan pemilihan Kepala Desa dari APBD Kabupaten, jumlah calon maksimal 5 orang, dibentuknya panitia pemilihan tingkat kabupaten serta beberapa aspek lainnya yang berbeda dan belum diatur. Pada Raperda ini juga mengatur para calon Kepala Desa harus melalui dan lulus uji kompetensi / uji publik. Sehingga calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh panitia pemilihan memiliki kompetensi dalam mengemban tugas selaku kepala wilayah dan kepala pemerintahan di desa, mampu memajukan desa serta dapat menjawab tantangan pembangunan yang semakin besar dan kompleks ditengah masyarakat yang semakin maju dan kritis.
Kemudian Bupati menyatakan bahwa Raperda yang disampaikan disusun berdasarkan suatu kajian hukum dan ketentuan yang terdapat dalam Raperda tersebut telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Raperda yang diajukan di harapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah lainnya maupun peraturan yang lebih tinggi.

Diakhir acara Bupati menyerahkan naskah Raperda kepada pimpinan DPRD yakni Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten HSS H.M.Kusasi,SE,S.AP,MM. (siska_hms)
-
Bupati HSS Foto Bersama dengan Sekretaris Dinas Kesehatan,
Jajaran RSUD Brigend H.Hasan Basery Kandangan dan para Dokter Internsip
Rabu (18/2), 21 orang dokter yang mengikuti program internsip dokter indonesia akan bertugas di Hulu Sungai Selatan (HSS) disambut hangat oleh Bupati HSS Drs.H.Achmad Fikry,M.AP di aula rakat mupakat. Turut hadir para pejabat dari Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Brigjend H.Hasan Basry Kandangan.
21 dokter ini akan bertugas di HSS selama 1 tahun mulai tanggal 17 Pebruari 2015 sampai dengan 16 Pebruari 2016. Para dokter ini dari berbagai Universitas yakni Universitas Trisakti, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Universitas Sudirman, Universitas Islam Indonesia, Universitas Islam Sumatera Utara, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, Universitas Negeri Surakarta dan Universitas Diponegoro.
Dalam sambutannya Bupati mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas di Kabupaten HSS. Ia berharap kepada para dokter nantinya supaya cepat beradaptasi dengan lingkungan dan bisa menciptakan suasana yang enak di HSS. “Pemerintah Kabupaten HSS membutuhkan para dokter internsip dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik pada Rumah Sakit Brigjend H.Hasan Basry Kandangan maupun di Puskesmas Rawat Inap Nagara. Dimana pola pikir masyarakat sekarang berubah, ingin dilayani oleh para dokter”, kata Bupati. Kemudian Beliau berpesan kepada para pembimbing agar bisa membimbing para dokter internsip sehingga nantinya menjadi lebih mapan dalam berkarier.
Selanjutnya Bupati menambahkan bahwa di HSS ada 11 Kecamatan dengan mata pencaharian sebagian besar adalah pertanian. Dengan visi misi Kabupaten HSS yakni mewujudkan Kabupaten HSS yang sejahtera, agamis dan produktif. Adapun status Rumah Sakit Brigjend H Hasan Basry Kandangan sekarang akan meningkat menjadi tipe B dan juga menjadi Rumah Sakit rujukan se banua 6 dengan konsekuensinya kualitas pelayanan harus meningkat.

Sekretaris Dinas Kesehatan M.Adib,SKM menyampaikan laporannya bahwa jumlah dokter internsip sebanyak 21 orang yang terdiri dari 16 perempuan dan 5 laki-laki yang akan ditempatkan di dua tempat yakni Rumah Sakit Brigjend H.Hasan Basry Kandangan dan Puskesmas Rawat Inap Nagara dengan pembagian waktu setiap 4 bulan akan di rolling. 21 dokter internsip ini dibagi menjadi  tiga kelompok yakni 7 orang di tempatkan di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Brigjend H.Hasan Basry Kandangan, 7 orang di tempatkan di Rawat Inap Rumah Sakit Brigjend H.Hasan Basry Kandangan dan 7 orangnya lagi ditempatkan di Puskesmas Rawat Inap Nagara. Para dokter internsip ini akan dibimbing oleh 3 dokter yakni dr.Nani Puji astuti di Unit Gawat Darurat, dr.Asih Trimurtini di Rawat Inap dan dr.Rahmi di Puskesmas Rawat Inap Nagara. (siska_hms)
-
Salah satu pejabat HSS tanda tangani pakta integritas 
Selasa (17/2) bertempat di halaman Sekretariat Daerah Hulu Sungai Selatan (HSS),  para Kepala SKPD yang dimutasi dan promosi beberapa waktu lalu menandatangani pakta integritas dihadapan Bupati HSS Drs.H.Achmad Fikry,M.AP. Setiap terjadi mutasi dan promosi bagi para pejabat yang ada di HSS harus menandatangani pakta integritas yang disaksikan oleh atasannya.
Adapun yang menandatangani pakta integritas adalah Drs.Tafrinsyah,M.Si, Drs.H.Hubriansyah,M.AP, Drs.Bahteransyah,M.Si, Said Ali Fachir,SH,MH, Ir.Rusmajaya,MT,  H.Zulkipli,S.Sos,M.AP, H.Zulkifli Taufik,SH,MH yang disaksikan oleh Wakil Bupati HSS H.Ardiansyah,S.Hut, Sekretaris Daerah HSS Drs.H.M.Ideham,M.AP, para pejabat serta karyawan karyawati di lingkungan Pemerintah Kabupaten HSS.

Bupati HSS serahkan SK kenaikan pangkat PNS golongan IV
Bupati HSS tanda tangani SOP bagi SKPD penyelenggara pelayanan publik
Pada kesempatan itu juga launching Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi SKPD penyelenggara pelayanan publik yang ditandatangani oleh Bupati HSS dan dilanjutkan dengan penyerahan kenaikan pangkat PNS golongan IV.
Dalam sambutannya Bupati HSS berharap kepada pejabat yang menandatangani pakta integritas untuk bisa menghayati dan melaksanakannya dalam tugas sehari-hari. “Jangan pakta integritas hanya tertulis dalam selembar kertas yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan Bupati saja tanpa ada makna dari tulisan yang terdapat dalam kertas tersebut”, tegasnya.
Kemudian Bupati menyatakan bahwa SKPD dalam pelayanan publik diwajibkan memasang SOP dengan jelas di tempat penyelenggaraan pelayanan publik, memampangkan maklumat pelayanan publik, membentuk dan mengelola pengaduan pelayanan publik serta menyediakan sarana dan prasarana tertentu bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus di setiap unit pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. 
Sesuai dengan peraturan Bupati ada enam unit kerja yang telah ditetapkan SOPnya yakni Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan masih ada 29 SKPD yang masih dalam proses. Ia meminta peraturan Bupati jangan hanya dibuat saja tanpa dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan. Sehingga dengan adanya SOP tidak banyak lagi pengaduan masyarakat terhadap keterlambatan pelayanan yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah.
Selanjutnya Bupati berpesan dibulan ke dua tahun anggaran 2015 agar semua SKPD untuk segera melaksanakan kegiatan pekerjaan baik fisik maupun non fisik sehingga bisa cepat selesai dan bisa dinikmati oleh masyarakat.

Ia menambahkan HSS kedatangan tim audit BPK RI untuk melaksanakan pemeriksaan pendahuluan terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2014. Oleh karena itu, Beliau meminta kepada semua Kepala SKPD, semua pejabat dan petugas yang terkait dalam hal laporan keuangan tahun anggaran 2014 untuk tetap berada ditempat atau tidak meninggalkan daerah agar pemeriksaan awal bisa berjalan dengan lancar. (siska_hms)
- - -
Dalam rangka mengimplementasikan aturan standar akuntasi Pemerintah berbasis akrual dan memberikan pemahaman dasar serta keterampilan teknis mengenai sistem pengelolaan arsip yang baik untuk menunjang teriptanya tertib administrasi keuangan dan tertib administrasi yang ada pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) demi kemajuan daerah HSS. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan (BKD,Diklat) HSS bermitra dengan Badan Diklat Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Diklat pengelolaan kearsipan dan Diklat akuntansi keuangan daerah berbasis akrual di lingkungan Pemerintah Kabupaten HSS tahun 2015, Selasa (10/2) di gedung II BKD,Diklat Kabupaten HSS.
Diklat dibuka secara resmi oleh Bupati HSS Drs.H.Achmad Fikry,M.AP. Turut hadir Kepala Badan Diklat Provinsi Kalimantan Selatan Drs.Wahyudin,M.AP, Sekretaris Daerah HSS Drs.H.M.Ideham,M.AP, para Asisten, Kepala BKD,Diklat HSS Hj.ST.Erma,S.Sos,M.AP beserta  jajaran.
Dalam sambutannya Bupati HSS mengungkapkan bahwa kegiatan Diklat akuntansi keuangan daerah berbasis akrual ini merupakan yang kedua diselenggarakan di Kabupaten HSS, dimana kali ini tinggal pemantapan dan penerapannya. Diklat ini harus dilakukan karena akuntansi keuangan daerah berbasis akrual sudah harus dimulai tahun 2015. Oleh karena itu, Bupati berpesan supaya pelaksanaan Diklat kali ini lebih banyak diskusi mengenai permasalahan yang selama ini ditemui di lapangan. Kemudian Beliau menyatakan bahwa komitmen Pemerintah untuk menerapkan akuntansi keuangan berbasis akrual tidak main-main sehingga para bendaharawan pengeluaran diminta bisa memahami standar akuntansi Pemerintah yang berbasis akrual ini.
Pada kesempatan itu, Bupati mengucapkan terimakasih kepada para bendaharawan pengeluaran yang punya andil besar dalam mengelola dan mencatat keuangan SKPDnya sehingga HSS mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada audit BPK 2014.
Selanjutnya Bupati meminta kepada Kepala BKD, Diklat supaya posisi para bendaharawan pengeluaran yang ada, tetap dipertahankan sepanjang menunjukan kinerja yang maksimal. “Para bendaharawan pengeluaran merupakan benteng terakhir dalam hal pengamanan keuangan SKPDnya dan harus berani berkata tidak kalau aturannya tidak memungkinkan”, katanya.
Kemudian Bupati berharap kepada para peserta Diklat kearsipan agar arsip dapat dikelola dengan baik. Jangan lagi terjadi penumpukan arsip yang berupa kertas karena sudah menggunakan sistem komputer. ”Arsip-arsip yang sudah tidak luarsa agar bisa disampaikan ke kantor arsip jangan lagi menumpuk di ruang kerja”, tegasnya. 

Kepala BKD, Diklat Kabupaten HSS Hj.ST.Erma,S.Sos,M.AP menyampaikan laporannya bahwa peserta Diklat akuntansi keuangan daerah berbasis akrual adalah para bendahara pengeluaran sebanyak 40 orang dan peserta Diklat pengelolaan kearsipan sebanyak 40 orang staf kepegawaian pada masing-masing SKPD. Waktu pelaksanaan Diklat ini dimulai pada tanggal 10 sd 13 pebruari 2015 dengan tenaga pengajar berasal dari Pemerintah Provinsi Kalsel dan pejabat dari Pemerintah Kabupaten HSS. (siska_hms)
- -
Senin (2/2) bertempat di Pendopo Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Bupati HSS Drs.H.Achmad Fikry,M.AP melepas 97 Sarjana Pendamping Desa Sejahtera (SaMping DeSa) Kabupaten HSS tahun anggaran 2015 yang ditandai dengan penyematan tanda pengenal. Padahal yang dinyatakan lulus seleksi akhir berjumlah 98 orang calon SaMping DeSa, namun 1 orang calon SaMping DeSa telah mengundurkan diri dikarenakan sudah terikat kontrak dengan SKPD lain. Turut hadir Wakil Bupati HSS H.Ardiansyah,S.Hut, Ketua DPRD Kabupaten HSS Syamsuri Arsyad, para Unsur Muspida, Sekretaris Daerah Drs.H.M.Ideham,M.AP, para pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten HSS, para Kepala Desa dan para Lurah.

Rekrutmen sarjana potensial untuk menjadi tenaga sosial pengabdi masyarakat yang diterjunkan langsung di Desa dan Kelurahan se Kabupaten HSS atau yang dinamakan SaMping DeSa ini merupakan salah satu program yang terdapat dalam janji politik dan merupakan perekrutan yang kedua dimasa kepemimpinan Drs.H.Achmad Fikry,M.AP dan H.Ardiansyah,S.Hut 2013-2018.
 “SaMping DeSa merupakan salah satu janji politik yang salah satunya akan merekrut SaMping DeSa dengan sasaran yang ingin dicapai adalah mengawal terealisasinya semua program dalam RPJMD”, tegas Bupati. Beliau berharap kepada para SaMping DeSa dimanapun ditempatkan supaya segera beradaptasi, SaMping DeSa agar menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat, jangan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan etika adat istiadat di masyarakat serta SaMping DeSa bisa mendampingi masyarakat yang kurang beruntung dan perlu diangkat harkat martabatnya sehingga sasaran bagaimana mensejahterakan masyarakat bisa terwujud. Ia meminta kepada para Kepala Desa dan Kelurahan agar bisa memberdayakan SaMping DeSa dengan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Ketua Tim Pembina SaMping DeSa Drs.H.Hubriansyah,M.AP menyampaikan laporannya bahwa maksud dan tujuan melepas secara resmi para SaMping DeSa ke masing-masing Desa dan Kelurahan, memberikan gambaran yang jelas kepada SKPD terkait bahwa SaMping DeSa di lapangan perlu bagi semua. Ia menjelaskan untuk tahun anggaran 2015, proses penerimaan telah dimulai sejak tanggal 8 Desember 2014 dengan jumlah pelamar yang masuk 878 pelamar, yang dinyatakan berhak mengikuti tes akademis sebanyak 873 pelamar dan dinyatakan berhak ikut tes wawancara dan penguasaan komputer sebanyak 257 pelamar serta yang dinyatakan lulus seleksi akhir 98 orang calon SaMping DeSa. Beliau mengungkapkan pada 1 pebruari 2015, 1 orang dari wilayah Daha Barat menyatakan mengundurkan diri dikarenakan sudah terikat kontrak dengan SKPD lain. Hal ini akan ditindaklanjuti oleh tim pembina untuk menentukan pengganti yang bersangkutan. (siska_hms)
-
dr.Bambang Djarwanto,SpPD.KGH selaku Kepala Instalasi Cuci Darah di Rumah Sakit Umum Pusat dr.Sardjito Yogyakarta merangkap sebagai Ketua Sub Komite Redinsial di Komite Medik dan Ketua Tim Kendali Mutu Kendali Biaya BPJS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan kunjungan ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS). Pada kesempatan itu Beliau melakukan ramah tamah bersama Bupati HSS Drs.H.Achmad Fikry,M.AP dan Komite Medik RSUD Brigjend H.Hasan Basry Kandangan, Kamis (29/1) di Pendopo Kabupaten HSS. Turut hadir Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten HSS dr.Siti Zainab, Direktur RSUD Brigjend H Hasan Basry Kandangan Dr.Hj.Rasyidah,M.Kes, Ketua Komite Medik Brigjend H Hasan Basry Kandangan beserta jajaran.


Sebelum ramah tamah, dr.Bambang Djarwanto,SpPD.KGH bersepeda bersama para dokter yang ada di HSS keliling Kota Kandangan sekaligus melihat langsung kondisi RSUD Brigjend H Hasan Basry Kandangan. Pada siang harinya dr.Bambang Djarwanto,SpPD.KGH melakukan seminar.
Dalam sambutannnya Bupati berharap kunjungan ini merupakan langkah awal untuk pengembangan RSUD Brigjend H.Hasan Basry Kandangan kedepan sekaligus memperkuat tali silaturrahim. Ia mengatakan komitmen Pemerintah Daerah untuk menjadikan RSUD Brigjend H.Hasan Basry Kandangan yang merupakan kebanggaan semakin hari menunjukkan kenyataan yang diiringi dengan RSUD sekarang sudah pindah ke tempat yang memadai dan RSUD yang lama difungsikan untuk bangsal kejiwaan.
Kemudian Bupati mengungkapkan pada Hari Jadi Kabupaten HSS yang ke 63 yang lalu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan kepercayaan bagi RSUD H.Hasan Basry Kandangan menjadi rumah sakit rujukan se banua 6 dengan diiringi sumber daya manusianya yang terus bertambah dan juga fasilitasnya terus dibenahi.
Ia mengungkapkan beberapa waktu lalu telah dilakukan evaluasi terkait dengan peningkatan status RSUD dari tipe C menjadi tipe B. Beliau berharap peningkatan status RSUD tidak hanya sekedar kebanggaan semata, namun diiringi dengan peningkatan pelayanan yang lebih baik dalam berbagai hal baik fasilitas maupun sumber daya manusia yang memberikan pelayanan.
Pada kesempatan itu, Bupati mengatakan tahun ini satu-satunya SKPD yang diaudit kinerjanya oleh BPK RI dikarenakan bersentuhan langsung dengan pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat. “Untuk menjadikan kinerja RSUD menjadi lebih baik, tidak bisa hanya dilakukan oleh pihak manajemen saja melainkan perlu peran dari semua komponen”, katanya.

dr.Bambang Djarwanto,SpPD.KGH dalam sambutannya mengatakan tujuan kunjungan ke Kabupaten HSS ini yang pertama bersilaturrahim dan yang kedua bagaimana meningkatkan RSUD Brigjen H.Hasan Basry Kandangan. Beliau mengatakan banyak hal yang dikerjakan RSUD Brigjen H.Hasan Basry Kandangan salah satunya peningkatan status rumah sakit dari tipe C menjadi tipe B dan sebagai rumah sakit rujukan. Selanjutnya dr.Bambang Djarwanto,SpPD.KGH menjelaskan pada level sistem rujukan dalam BPJS terdapat beberapa fasilitas kesehatan yakni fasilitas kesehatan I, II dan III. Kalau sistem rujukan berjenjang tidak berjalan, maka RSUD akan menjadi Puskesmas besar. (siska_hms)
-